SUMBAWA , UTS – Kawasan SAMOTA memang kerap mencuri perhatian publik. Pasalnya tempat ini telah menjadi Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Nusa Tenggara Barat (NTB). Event Besar MXGP yang digelar setiap tahun di lokasi ini kian memiliki nama yang gaung di muka publik. Bersama itu, berbagai macam penelitian terus diadakan sebagai bentuk perhatian untuk kemajuan pariwisata NTB khususnya Pulau Sumbawa.

Upaya inilah yang dilakukan dua Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), Fendy Maradita, M.M. dan Rozzy Aprirachman, S.E., MDP. Dalam rentang Juli hingga Agustus lalu, mereka telah menggagas penelitian berjudul “Pengembangan Model Triple Bottom Line sebagai Solusi Pengelolaan Wisata Berkelanjutan di Kawasan Samota Kabupaten Sumbawa: Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan”. Penelitian ini direncanakan akan terbit pada 25 Desember mendatang.

“Selain memang ini amanah Pemerintah pada Penelitian Pengembangan dan Penyelenggaraan Pembelajaran Digital (P3D), ini menjadi penting bagi kami karena sebaran wisata di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa yang tidak seimbang. Sementara keseimbangan ini diperlukan baik pelaksanaan maupun pengembangan menuju pariwisata berkelanjutan,” kata Fendy, Jumat (06/12/2024).

Berdasarkan temuan penelitian, didapati adanya keharusan untuk meminimalisir kerusakan lingkungan yang berdampak pada satwa endemik. Selanjutnya, diperlukan infrastruktur penunjang untuk mengoptimalkan potensi yang ada.  Di sisi  lain Pemerintah telah melakukan pendekatan Community Based Tourism. Metode ini dilakukan untuk memastikan masyarakat bukan hanya menjadi penerima manfaat, melainkan juga aktor utama pengembangan pariwisata.

“Jadi karena itu di penelitian ini kami mengusulkan perlunya diversifikasi produk wisata lokal. Selin itu, harus juga ada pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi masyarakat agar tidak ada ketimpangan kesejahteraan antara mereka yang berada di lingkungan Kawasan SAMOTA dan di luar SAMOTA,” jelas Rozzy kepada kami mendampingi Fendy.

Lanjutnya, mereka juga mendorong adanya regulasi yang jelas terkait batas kewenangan pengelolaan Kawasan antara Provinsi, Kabupaten, dan Desa.  Lebih dari itu, Pemerintah  memerlukan langkah yang terintegrasi bersama masyarakat dan pelaku usaha dalam mengimplementasikan wisata berkelanjutan. *

Press Release Humas FEB (GN)